Tampilkan postingan dengan label PNS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PNS. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 09 Desember 2017

REVISI UU ASN BELUM DIBAHAS, PELUANG HONORER MENJADI PNS MAKIN SURAM

SUARAPGRI - Instruksi agar ada prioritas bagi honorer kategori 2 (K2) untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak hanya diserukan oleh Presiden Joko Widodo.


Hal senada juga disuarakan oleh kalangan anggota dewan. Diketahui, sejumlah anggota DPR mendesak agar honorer kategori dua (K2) diangkat menjadi CPNS tahun 2018, setelah nantinya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) direvisi.

Namun, menanggapi desakan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, belum saatnya membahas soal pengangkatan honorer K2.

"Gimana mau bahas soal peluang, revisi UU ASN kan belum dilakukan," kata Bima Haria Wibisana kepada jpnn, (JawaPos Group) Jumat (8/12).

Bima Haria Wibisana juga menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

Jadi, semuanya masih berpegang pada aturan UU ASN bahwa rekrutmen CPNS harus lewat proses seleksi dan tes kompetensi dasar maupun bidang.

“Yang pasti nggak ada itu rekrutmen otomatis," pungkasnya.

Sebelumnya Bima juga menyatakan, guru-guru honorer yang sudah mengabdi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) lebih baik diarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Nantinya guru tidak tetap dan honorer dikontrak sekolah bersangkutan. Apabila gurunya pindah, otomatis kontraknya putus.

"Nggak harus semua honorer diarahkan menjadi PNS. Kalau syaratnya memenuhi bisa ikut seleksi CPNS," tuturnya. (sumber: jawapos.com)

Senin, 04 Desember 2017

5.200 GURU HONORER MEMINTA AGAR DIANGKAT JADI PNS KEPADA PRESIDEN JOKOWI

SUARAPGRI - Sekitar 5.200 guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer se-Indonesia berharap agar mereka segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) kepada Presiden Jokowi.

"Kami ingin Presiden Joko Widodo mau menemui kami, sebentar juga tidak apa-apa. Kami ingin aspirasi guru honorer bisa dibawa untuk selesaikan masalah guru honorer di Indonesia," kata Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia, MN Rambe, di Bekasi, seperti yang dikutip dari Antara, Sabtu (2/12/2017).


Permintaan itu disampaikannya melalui aksi penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, Sabtu pagi.

Ribuan guru honorer itu berjajar di pinggir Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, dengan membentangkan spanduk ucapan selamat datang serta pesan tertulis terkait harapan mereka diangkat sebagai calon ASN.

Spanduk tersebut bertuliskan "Pak Jokowi Tolong Temui Kami 5 Menit Pendukungmu", "Angkat Kami Menjadi Calon ASN".

Rambe mengatakan, persoalan guru honorer hampir di setiap daerah di Indonesia belum pernah terselesaikan dengan baik sejak tahun 2005.

"Bahkan sudah ada anggota kami bekerja sebagai guru honorer sejak 25 tahun lalu sampai sekarang belum ada pengangkatan," tuturnya.

Dikatakan Rambe, hak pengangkatan guru honorer sebagai calon ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, PP 43 Tahun 2007 dan P56 Tahun 2012, tapi tidak berjalan optimal.

"Kami mengharapkan Presiden Joko Widodo mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atau peraturan presiden (perpres) untuk menyelesaikan semua itu," pungkasnya.

Rambe juga menambahkan, pihaknya sangat menginginkan bisa silaturahmi dengan Presiden Jokowi untuk membahas persoalan tersebut.

"Kami sambut kedatangan beliau, tujuannya meriahkan Hari Guru Nasional. Ada yang ingin kami sampaikan agar beliau perhatikan tentang tenaga honorer seluruh Indonesia. Terkait permasalahan honorer yg tidak selesai," tutur Rambe. (sumber: Liputan6.com)

Rabu, 29 November 2017

HONORER K2 TOLAK JADI P3K, MAUNYA HANYA PNS

SUARAPGRI - Rencana pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) menuai polemik.
Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdI mengatakan, wacana pengangkatan honorer menjadi P3K tidak jadi masalah bagi honorer non-K2.

Akan tetapi, apabila ini diberlakukan kepada honorer K2, mereka sangat keberatan sekali dan jelas akan ditolak.
”Karena kami K2 yang dikejar adalah PNS, bukan P3K,” terangnya kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group) kemarin (27/11).


Sejauh ini perjuangan para honorer K2 bukan mengejar P3K melainkan PNS. Karena, alasannya jelas berkaitan dengan usia sehingga sangat membutuhkan penghargaan dari pemerintah.
”Sejak dulu pemerintah selalu menawarkan P3K, namun selalu kita tolak mentah-mentah,” pungkasnya.

Nasihin juga menambahkan, honorer K2 itu jenjang kerjannya sudah cukup lama. Bahkan terhitung mulai tanggal (TMT) dari tahun 2005 ke bawah dan intansinya hanya di negeri saja.
Sedangkan, untuk non-K2 TMT-nya dari 2006 ke sini dan instansinya ada di negeri dan swasta.

”Dan K2 juga sudah mempunyai dasar hukum, beda dengan non K2,” paparnya.
Saat ini, jumlah honorer K2 di Kabupaten Tasikmalaya mencapai awalnya mencapai 2.047. Namun sampai saat ini yang masih aktif mencapai 2.000.

Dari jumlah tersebut 20 persen berusia 36-40 tahun, 70 persen berusia 40-50 tahun dan 10 persen berusia 50 tahun.
”Jadi alasan penolakan P3K adalah usia kita sudah tidak muda lagi, jadi yang dibutuhkan tunjangan hari tua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya Salaman Alfarisi menanggapi wacana dari pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi P3K.
Karena memang sudah saatnya ada perhatian baik dari segi legalitas maupun kesejahteraannya.

”Apapun kebijakannya, baik itu P3K dan lainnya yang penting terealisasi bukan hanya sebatas wacana saja,” imbuhnya.
Dia menambahkan, pemerientah harus memprioritaskan beberapa kriteria mulai dari segi akademik, masa kerja ditambah kompetensi yang baik.

”Kalau harapan kami semua bisa diajukan, tapi semuanya tentu ada aturan dan regulasinya termasuk kuotanya,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya mendorong guru honorer di bawah usia 33 tahun ke bawah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Ini supaya honorer yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu statusnya jelas.
”Itu gerakan langkah-langkah pusat itu (diarahkan ke P3K) lebih baik ketimbang guru honorer tidak diberi apa-apa. Jadi, lebih baik masuk dulu ke situ (P3K) karena itu merupakan satu jalan yang memang untuk diakui. Kita terus upayakan mereka (guru honorer), kita itu butuh mereka,” tuturnya.

Langkah pemerintah pusat mengangkat honorer menjadi P3K, kata Kodir, tidak akan mematikan langkah honorer ini menjadi PNS.
”Tidak. Karena sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Hak dan kewajibannya sama. Gajinya pun sama. Mudah-mudahan ke depannya bisa diarahkan menjadi PNS,” harapnya.

Bagaimana dengan evaluasi tahunan kepada P3K?
”Jangankan P3K, yang PNS juga sama yang sudah pegawai negeri dievaluasi. Ya kalau kinerjanya kurang bagus, terus menurun. Bahkan bisa sampai dipecat dan dikeluarkan. Aturannya seperti itu,” terang pimpinan tertinggi PNS di Kabupaten Tasikmalaya ini. (sumber: jpnn.com)

Selasa, 28 November 2017

MULAI JANUARI 2018, TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS NAIK 100 PERSEN

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Selamat Siang

Mendikbudku.com - Pemerintah Kabupaten Brebes menyiapkan dana sebesar Rp 63 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS atau aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Brebes pada 2018.

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Emastoni Ezam, menyatakan kenaikan TPP PNS akan diberlakukan pada Januari 2018.

Asyik, Dana TPP PNS Brebes Naik 100 Persen Tahun Depan
Gambar Ilustrasi

"Ada kenaikan TPP PNS pada 2018, yakni mencapai 100 persen," kata Emastoni, Selasa (28/11/2017).

Sesuai hasil pembahasan, kata dia, untuk staf atau PNS golongan I dan II, besaran TPP akan naik hingga 100 persen lebih.

Sedangkan, untuk eselon IV, III, dan II kenaikan TPP antara 10- 20 persen.

Ia mencontohkan, untuk ASN golongan I dan II saat ini menerima TPP rata- rata sebesar Rp 400 ribu perbulan, mengalami kenaikan 100 persen lebih antara Rp 950 ribu hingga Rp 1 juta perbulan.

Kemudian, bagi pejabat eselon yang semula menerima TPP sebesar Rp 5 juta perbulan nanti naik sekitar 20 persen menjadi Rp 6 juta perbulan.

"Saya selaku Sekda kan masuk eselon II, awalnya menerima Rp 10 juta perbulan, besok menjadi Rp 12 juta perbulan," ucapnnya.

Kemudian, Asisten I yang menerima TPP Rp 5 juta perbulan akan naik menjadi Rp 6 juta perbulan.

Namun penerimaan ini belum termasuk kewajiban pajak penghasilan sebesar 15 persen.

Kenaikan TPP bagi para ASN itu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

Emastoni menjelaskan kenaikan TPP untuk para staf lebih diutamankan. Karena itu, ASN golongan I dan II akan mengalami kenaikan TPP yang lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan para pejabat eselon.

"Konsekuensinya, setiap ASN dituntut meningkatkan kinerja dengan maksimal, termasuk peningkatan pelayanan publik," tegasnya.

Sumber : tribunnews.com

Demikian kabar gembira yang dapat mendikbudku.com bagikan kepada seluruh rekan PNS, semoga bermanfaat.

Rabu, 15 November 2017

SEBANYAK 295 GURU AKAN PENSIUN, HONORER HARUS DIANGKAT JADI PNS

SUARAPGRI - Komisi X DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.

Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan ada ribuan guru yang akan pensiun.


“Pada tahapan lima tahun ke depan akan ada 295 ribu guru pensiun. Oleh sebab itu, sering saya sampaikan, harus segera ada pengangkatan guru honorer karena jika tidak akan terjadi kondisi darurat guru,” jelas Wakil Ketua X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH).

Hal ini disampaikannya usai pertemuan Tim Komisi X dengan Kemendikbud RI, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenpora, Perpurnas RI, Bekraf RI, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Akademisi, dan perwakilan masyarakat di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru-baru ini.

Dia meminta agar dalam rekrutmen ini, pemerintah mengutamakan pengangkatan guru honorer yang sudah lama mengabdi.

“Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, dan punya keahlian," tuturnya.

Menurut politikus Gerindra ini, untuk teknis pengangkatan menjadi CPNS merupakan kewenangan dari Kemenpan-RB, tetapi pihaknya mendorong agar guru honorer ini didahulukan.

“Pengangkatan menjadi PNS menjadi ranah Kemenpan RB. Apa saja syarat dan kualifikasnya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA,” terangnya.

Selain menyoroti masalah guru honorer, Sutan juga menyoroti sedikitnya guru di Babel yang bersertifikasi. Yaitu hanya mencapai 49 persen.

“Sertifikasi guru baru terpenuhi 49 persen artinya lebih 50 persen belum sertifikasi, artinya kalau begitu kita tahu bagaimana mutu pendidikan di sini.

Oleh karena itu, sebagai pimpinan kami akan terus mendorong dan menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan dengan PGRI,” imbuhnya.

Dia menyatakan, akan meminta pemerintah melakukan sertifikasi dengan membedakan guru yang usia lanjut dan yang masih muda.

“Misalnya yang tua, ya nilainya jangan 80 dong, harus ada regulasi dan kebijakan untuk memberikan ruang kepada guru,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi, alokasi anggaran Pemprov Babel untuk dunia pendidikan sudah lebih dari 20 persen.

Yakni mencapai 27 persen, artinya kesejahteraan guru pun sudah dipikirkan, khususnya untuk peralihan guru yang kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X, Wakil Gubernur Bangka Belitung menjelaskan di Babel guru yang bersertifikasi baru terselesaikan 49 persen.

Ini artinya rata-rata kualitas tenaga guru kurang memenuhi standar.

“Masalahnya karena asal guru yang mengajar dulu itu adalah tenaga honorer dengan kebijakan diangkat menjadi PNS, mereka kesulitan untuk sertifikasi, ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas guru,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Babel M. Soleh menyambut baik rencana yang diusulkan Komisi X ini.

Dia mengakui untuk memenuhi kebutuhan guru di Babel cukup banyak dibantu dengan guru honorer, yang hampir ada di setiap sekolah baik SD, SMP hingga SMA.

“Total guru di Babel keseluruhan (PNS dan non PNS) 14.409 orang,” ujarnya.

Untuk guru yang bersertifikasi diakui Soleh memang masih rendah, untuk jenjang SD dengan persentase 55,98 persen, guru SMP 38,32 persen, guru SMA baru 34,92 persen, guru SMK baru 29,63 persen dan SLB 27,45 persen.

Sementara, untuk persentase guru kualifikasi (minimal S1) untuk jenjang SD 75 persen, SMP 84 persen, SMA 93 persen, SMK 88 persen, dan SLB 54 persen. (sumber: jpnn.com)

Jumat, 13 Oktober 2017

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Download file format PDF.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Berikut ini beberapa point penting dan kutipan teks dari isi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS:

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga diatur mengenai beberapa skema pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Skema-skema itu di antaranya pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.

Menurut PP ini, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

“Permintaan berhenti ditolak apabila: a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS; d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau f. alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” bunyi Pasal 238 ayat (3) PP ini.

Adapun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

“Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional) yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan,” bunyi Pasal 240 PP ini.

PP ini juga menyebutkan, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.

Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila PNS sebagaimana dimaksud: a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain; b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. masa kerja kurang dari l0 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun. Dan apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,” bunyi Pasal 241 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017.

PP ini juga menyebutkan, PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila: a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua karena kesehatannya; b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau c. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

    Download PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:



    Download File:
    PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.pdf

    Sumber: http://peraturan.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    Rabu, 11 Oktober 2017

    SURAT BKN NOMOR: K.26-30/V.119-2/99 TERKAIT BATAS USIA PENSIUN PNS JABATAN FUNGSIONAL

    Terkait dengan dikeluarkannya Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional.


    Mengacu pada Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor:  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , menurut surat tersebut telah ditentukan sebagai berikut:

    1. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
    2. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan 3) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

    Adapun Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional)  yang ditentukan dalam undang-undang, menurut surat ini, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

    PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

    Sedangkan, PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Surat Kepala BKN ini: 
    a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun;
    b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; dan
    c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun.

    PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menurut Surat Kepala BKN ini, batas usia pensiunnya diatur sebagai berikut:

    1) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.

    2) berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.

    3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.

    4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.

    PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lahir pada bulan April 1957 dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam  puluh) tahun, menurut Surat Kepala BKN ini, batas usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun. (sumber: menpan.go.id)

    PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

    SUARAPGRI - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran bagi PNS yang akan mengisi formasi jabatan fungsional:

    1. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
    2. Pamong Belajar;
    3. Penilik; dan
    4. Pamong Budaya.


    Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

    Pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran.

    Penyesuaian/lnpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

    1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
    2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
    3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
    4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

    PNS yang melaksanakan Penyesuian/lnpassing kedalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. berijazah paling rendah S-1/D-IV;
    2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
    3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun;
    4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran;
    5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    6. usia paling tinggi:
      1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
      2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
      3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya; atau
      4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

    Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam diberikan sesuai dengan ijazah dan golongan ruang yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, yaitu:
    • ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat:
      1. golongan ruang III/a – III/b jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama;
      2. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda; atau
      3. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.
    • ijazah Strata Tiga atau sederajat:
      1. golongan ruang III/c – III/d jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda;
      2. golongan ruang IV/a – IV/c jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya.

    PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diwajibkan mengikuti uji kompetensi. Uji Kompetensi di bidang pengembangan teknologi pembelajaran dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Uji Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran dilakukan secara daring/online serta penilaian portofolio. Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran pada kesempatan pertama diberikan kesempatan mengulang satu kali pada gelombang berikutnya sepanjang masih diselenggarakan uji kompetensi. (sumber: kemdikbud.go.id)

    Selasa, 10 Oktober 2017

    HONORER INGIN JADI PNS, INI SYARAT YANG HARUS DIPENUHI

    SUARAPGRI - Banyak guru honorer yang masih bertanya-tanya dengan nasib mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, apakah dapat diangkat menjadi PNS atau tidak?

    Menjawab kegalauan itu, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Ichwani mengatakan, saat ini pemerintah sudah menghilangkan program K1 dan K2 yang mana dulunya guru honor dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).


    Pemerintah sudah menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang melalukan seleksi pegawai pemerintahan melalui sistem online, dan dapat di ikuti oleh siapapun yang lolos persyaratan, sehingga tidak ada perbedaan bagi guru honor atau pendaftar baru yang belum memiliki pengalaman atau belum pernah mengajar.

    "Sekarang sudah pakai sistem Cat jadi tidak ada K1, K2 itu, jadi memang agak dilematis, secara kemanusian memang kita berharap bapak ibu yang sudah lama mengajar ini dapat diangkat menjadi (PNS) cuma dengan aturan seperti ini kita juga serba salah," jelas Ichwani, Selasa (10/10).

    Melalui Program Guru Garis Depan (GGD) ia berharap pemerintah juga dapat melakukan seleksi anak-anak daerah yang memenuhi standar menjadi tenaga pendidik sehingga tidak ada kasus Guru Garis Depan (GGD) yang pulang kedaerah asal karena tidak betah.

    Diakuinya, putra daerah yang notabenenya sudah lama di diaerah terpencil tentu akan dengan cepat beradaptasi dengan daerahnya.

    "Kita berharap dengan program GGD (Guru Garis Depan) ini kita harap pemerintah pusat juga mencoba merangkul anak-anak daerah disini untuk diseleksi, bukan hanya di daerah jawa saja, karena memang secara kultur dan Geografis, orang kampung lebih memahami dengan daerahnya, sehingga tidak ada lagi cerita beradaptasi, dan lainnya di lapangan," tuturnya.

    Saat ini diakuinya, puluahan Guru Garis Depan (GGD) yang melalui sistem rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui formasi khusus Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T), yang bertugas di Kabupaten Kayong Utara belum ada yang mengeluhkan ingin berhenti atau ingin pindah, namun beberapa keluhan para Guru Garis Depan ini ialah terkait dengan sarana dan prasarana, inilah yang menjadi tantang bagi Guru Garis Depan (GGD) ini.

    "Sejauh ini belum ada, memang kalau keluhan mereka karena mereka hampir 2 bulan masuk, ya sarana dan prasarana di kampung lah, kalau yang lain belum ada, " pungkasnya. (Tribunnews.com)

    Jumat, 06 Oktober 2017

    Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

    Berikut ini adalah informasi mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Bersama Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor: 01/Skb/Menpan-Rb/09/2017. Berita ini kami kutip dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 6 Oktober 2017. Inilah berita selengkapnya.

    Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018
    Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

    Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018

    Berikut ini kutipan teks dari isi berita mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018:

    Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari. Keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

    Surat Keputusan Bersama Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 tersebut mengatur tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Untuk hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari yang terdiri dari 16 hari untuk libur nasional tahun 2018, dan 5 hari untuk cuti bersama.

    SKB tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

    Dalam surat keputusan bersama tersebut juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik ditingkat pusat ataupun daerah, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan lainnya untuk mengatur penugasan pegawai atau karyawan pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018. Hal tersebut dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik tetap beroperasi melayani masyarakat, meskipun hari libur nasional. (byu/HUMAS MENPANRB)

    Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018:

    TANGGALHARIKETERANGAN
    1 JanuariSeninTahun Baru 2018 Masehi
    16 FebruariJumátTahun Baru Imlek 2569 Kongzili
    17 MaretSabtuHari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
    30 MaretJum’atWafat Isa Al Masih
    14 AprilSabtuIsra Mikraj Nabi Muhammad SAW
    1 MeiSelasaHari Buruh Internasional
    10 MeiKamisKenaikan Isa Al Masih
    29 MeiSelasaHari Raya Waisak 2562
    1 JuniJumátHari Lahir Pancasila
    15-16 JuniJumát-SabtuHari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
    17 AgustusJumátHari Kemerdekaan Republik Indonesia
    22 AgustusRabuHari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
    11 SeptemberSelasaTahun Baru Islam 1440 Hijriyah
    20 NovemberSelasaMaulid Nabi Muhammad SAW
    25 DesemberSelasaHari Raya Natal



    Cuti Bersama

    13,
    14,
    18, dan
    19 Juni
    Rabu, Kamis, Senin SelasaHari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
    24 DesemberSeninHari Raya Natal

    Sumber: https://www.menpan.go.id

    Demikian yang bisa kami sampaikan informasi mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Semoga bisa bermanfaat.

    Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


    KETUA FORUM HONORER TAK PERCAYA PEMERINTAH ANGKAT HONORER K2 JADI PNS BUTUH DANA RP 23 T

    SUARAPGRI - Belum diangkatnya honorer kategori dua (K2) jadi PNS, salah satunya karena alasan pembiayaan yakni untuk gaji. 
    Pemerintah beralasan, butuh dana sebanyak Rp 23 triliun untuk menuntaskan masalah honorer K2.

    Namun, angka tersebut menurut Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih terlalu besar. Aslinya, dana yang dibutuhkan tidak sampai puluhan triliun.


    "Bagaimana bisa Rp 23 triliun wong jumlah honorer K2 tidak sampai 440 ribu lagi tapi sudah berkurang banyak karena ada yang meninggal. Banyak juga yang alih profesi karena tidak tahan menunggu lama," ujar Titi kepada jpnn.com, Jumat (6/10).

    Titi menambahkan, pemerintah harusnya melakukan verifikasi ulang terhadap data honorer K2. Jangan sampai nama-nama yang ada tapi orangnya tidak ada lagi.

    "Data terakhir kan hanya sampai tahun 2014. Setelah itu, kan banyak yang berkurang. Masa iya tambah tahun honorer K2 tambah muda, ya nggak toh," imbuhnya.

    Hal yang sama diungkapkan oleh Bambang Riyanto, anggota DPR RI Komisi III DPR RI. Menurut politikus Gerindra ini, pemerintah hanya butuh Rp 14 triliun untuk mengangkat K2 menjadi CPNS.

    "Itu bila honorernya ada 440 ribu. Sekarang kan jumlahnya sudah berkurang jadi dananya juga pasti berkurang. Kalau MenPAN-RB susah mikir, nanti saya bantu menghitungkan. Dananya pasti tidak sebanyak itu deh," jelas Bambang yang baru beberapa minggu meninggalkan Komisi II.

    Kamis, 05 Oktober 2017

    MENPAN-RB: INSTANSI TIDAK SETOR DATA PNS KE BKN BAKAL KENA SANKSI

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta seluruh data kepegawaian disinkronisasi secara nasional. Selain itu, pengelolaan data PNS tidak boleh lagi dengan cara kuno, tetapi harus modern.


    "Saya minta dalam waktu satu setengah bulan, semua data PNS sudah terekam. Tidak boleh ada pegawai yang tidak tercatat oleh BKN,” jelas Menteri Asman, Kamis (5/10).

    Dia juga menginstruksikan kepada seluruh kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengubah pengelolaan sistem kepegawaian ke sistem digital. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.

    "Saya akan meninjau pelaksanaan pendataan ini di daerah. Semua instansi harus nyambung. Kalau ada yang belum nyambung, harus dipaksa nyambung,” tegasnya.

    Di era digital ini, Menteri Asman mengungkapkan tidak ingin sistem pemerintahan menggunakan sistem kuno. Pengelolaan aparatur negara harus berbasis teknologi.

    Dia mengancam, jika tidak segera disinkronkan, instansi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, misalnya tidak diberikannya formasi jika instansi tersebut membutuhkan PNS baru.

    “Kalau ada pengajuan formasi tambahan pegawai, tidak akan saya kasih sebelum datanya sinkron,” jelasnya.

    Selain sanksi berupa tidak direalisasikannya formasi, Menteri Asman Abnur juga mengancam tidak akan mengurus kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan.

    Ke depan sanksi-sanksi itu akan direalisasikan dengan Peraturan MenPAN-RB. Kalau tidak melaporkan mutasi, perpindahan pegawai juga diberi sanksi.(jpnn.com)

    Minggu, 24 September 2017

    BERIKUT 10 RENCANA ATURAN KEPALA BKN TERKAIT PEMBERHENTIAN PNS

    Sebanyak 10 jenis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur petunjuk teknis (Juknis) dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Menurut Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Haryono Dwi Putranto, juknis tersebut sudah masuk finalisasi dan akan ditargetkan tahun ini diterbitkan.


    "Juknis yang diatur dalam Perka BKN ini merupakan turunan dari PP 11/1976 tentang Manajemen PNS. Dengan Juknis ini, proses pemberhentian PNS bisa diberlakukan sesuai aturan teranyar," jelas Haryono di Jakarta, beberapa hari lalu.

    Haryono menambahkan, ada 10 jenis pemberhentian PNS yang diakomodir di dalam Perka BKN ini.

    Berikut 10 jenis pemberhentian PNS tersebut:

    1.  Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;
    2.  Mencapai Batas Usia Pensiun;
    3.  Tidak Cakap Jasmani dan/ Rohani;
    4.  Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang;
    5   Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan;
    6.  Pelanggaran Disiplin;
    7.  Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota;
    8.  Menjadi Anggota dan/ atau Partai Politik;
    9.  Tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara;
    10. Karena Hal lain:
        - Tidak melapor setelah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
        - Menggunakan ijazah palsu

        - Tidak melapor setelah menjalankan tugas belajar. (jpnn.com)

    Jumat, 18 Agustus 2017

    Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017

    Berikut ini adalah informasi Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dalam Panduan Aplikasi Verval GTK yang diterbitkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Download file format PDF.

    Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017
    Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017

    Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017

    Berikut ini kutipan teks keterangan mengenai Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dari isi berkas Panduan Aplikasi Verval GTK:

    Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

    NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.

    Berikut Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya
    1. Data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) disinkron dari Dapodik ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).
    2. Kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) oleh PDSPK untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data. Untuk data GTK yang valid akan masuk ke dalam arsip referensi. Untuk data GTK yang belum memiliki NUPTK maka akan masuk kandidat penerima NUPTK, dan akan dijadikan calon penerima NUPTK berdasarkan analisis kebutuhan guru (simrasio). Untuk data GTK yang invalid maka akan dilakukan validasi.
    3. Operator Sekolah memeriksa data GTK yang sudah masuk daftar calon penerima NUPTK melalui aplikasi Verval GTK. Kemudian, Operator Sekolah memberitahukan kepada GTK untuk melengkapi dokumen Persyaratan Calon Penerima (penerbitan) NUPTK sesuai Surat Edaran Ditjen GTK nomor 14652/B.82/PR/2015, diantaranya: - KTP, - SK PNS/CPNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan setempat (untuk GTK PNS/CPNS) atau SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) minimal 2 tahun secara terus menerus sampai dengan bulan Januari 2016 tidak berlaku surut (untuk GTK non PNS yang mengajar di Sekolah Swasta) atau SK Pengangkatan Bupati/Walikota/Gubernur (untuk GTK Non PNS yang mengajar di Sekolah Negeri), - Ijazah dari SD, SMP, SMA/SMK, S1/D4.
    4. Operator Sekolah men-scan dan meng-upload dokumen persyaratan (scan dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy atau legalisir) tersebut melalui aplikasi Verval GTK.
    5. Operator Dirjen GTK melakukan verval data calon penerima NUPTK dan dilakukan analisis kebutuhan guru (simrasio). Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut di-approve. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya.
    6. Operator PDSPK menerbitkan NUPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Operator Ditjen GTK

      Download Panduan Aplikasi Verval GTK 2017

      Selengkapnya mengenai Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dalam Panduan Aplikasi Verval GTK 2017 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

      Panduan Aplikasi Verval GTK 2017



      Download File:
      Panduan Aplikasi Verval GTK PDSPK 2017.pdf

      Sumber: Kemdikbud

      Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Persyaratan dan Mekanisme Penerbitan NUPTK Tahun 2017 dalam Panduan Aplikasi Verval GTK 2017. Semoga bisa bermanfaat.

      Lihat juga beberapa informasi dan berkas lainnya di bawah ini.


      Follow Me

      Popular Posts